BANDA ACEH - Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya (AMAPR) meminta Pemerintah Aceh menyediakan satu pulau khusus untuk menempatkan imigran Rohingya (Myanmar) dan Banglades yang jumlahnya semakin banyak terdampar di Aceh.
Gagasan itu disampaikan AMAPR pada forum rapat bersama di Anjungan Kota Langsa, Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Minggu (17/5). Awalnya, usulan itu disampaikan Thayeb Loh Angen, perwakilan dari Pusat Kebudayaan Aceh Turki (PuKAT) yang hadir dalam rapat membahas aksi kemanusiaan yang akan dilakukan oleh AMAPR. “Forum yang sudah terbentuk ini harus mendorong pemerintah untuk menyediakan sebuah pulau untuk mereka tempati. Tempatkan mereka di sana hingga mereka diakui di negaranya, hingga masalah mereka selesai,” kata Thayeb.
Thayeb menjelaskan, pemerintah harus menyediakan tempat bagi mereka lantaran jumlah warga Rohingya yang terdampar ke Aceh kali ini begitu banyak. Tidak mungkin mereka akan selamanya ditampung di tempat darurat. “Budaya mereka berbeda dengan kita, kemudian jumlahnya kali ini sangat banyak. Baiknya memang tempatkan di sebuah pulau, jadi di sana mereka bebas tidak bercampur dengan kita, namun bantuan tetap disalurkan. Penempatan ini kalau bisa sampai konflik mereka selesai,” ujar Thayeb.
Koodinator AMAPR, Basri Effendy mengatakan, gagasan itu akan disampaikan kepada Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh. “Pemerintah sudah melakukan upaya tanggap darurat kepada suadara-saudara kita ini. Mengenai usulan (menyediakan pulau khusus) akan kita sampaikan nanti. Untuk relokasi seperti itu tentu perlu persiapan besar dan hanya pemerintah yang bisa melakukan itu,” sebutnya.
AMAPR juga berencana mengadakan konferensi internasional terkait nasib warga Rohingya. Basri menjelaskan, pihaknya ingin mengadvokasi warga Rohingya hingga mereka diakui di negaranya sendiri. “Peran PBB dan Asean masih sangat kurang dalam kasus Rohingya ini, jadi kita ingin Aceh yang mengundang beberapa negara lainnya untuk mengadakan konferensi ini, harus dilaksanakan agar status mereka jelas. Etnis Rohingya juga muslim, jadi sudah sewajarnya Aceh melakukan ini,” demikian Basri.(sb)
Gagasan itu disampaikan AMAPR pada forum rapat bersama di Anjungan Kota Langsa, Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Minggu (17/5). Awalnya, usulan itu disampaikan Thayeb Loh Angen, perwakilan dari Pusat Kebudayaan Aceh Turki (PuKAT) yang hadir dalam rapat membahas aksi kemanusiaan yang akan dilakukan oleh AMAPR. “Forum yang sudah terbentuk ini harus mendorong pemerintah untuk menyediakan sebuah pulau untuk mereka tempati. Tempatkan mereka di sana hingga mereka diakui di negaranya, hingga masalah mereka selesai,” kata Thayeb.
Thayeb menjelaskan, pemerintah harus menyediakan tempat bagi mereka lantaran jumlah warga Rohingya yang terdampar ke Aceh kali ini begitu banyak. Tidak mungkin mereka akan selamanya ditampung di tempat darurat. “Budaya mereka berbeda dengan kita, kemudian jumlahnya kali ini sangat banyak. Baiknya memang tempatkan di sebuah pulau, jadi di sana mereka bebas tidak bercampur dengan kita, namun bantuan tetap disalurkan. Penempatan ini kalau bisa sampai konflik mereka selesai,” ujar Thayeb.
Koodinator AMAPR, Basri Effendy mengatakan, gagasan itu akan disampaikan kepada Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh. “Pemerintah sudah melakukan upaya tanggap darurat kepada suadara-saudara kita ini. Mengenai usulan (menyediakan pulau khusus) akan kita sampaikan nanti. Untuk relokasi seperti itu tentu perlu persiapan besar dan hanya pemerintah yang bisa melakukan itu,” sebutnya.
AMAPR juga berencana mengadakan konferensi internasional terkait nasib warga Rohingya. Basri menjelaskan, pihaknya ingin mengadvokasi warga Rohingya hingga mereka diakui di negaranya sendiri. “Peran PBB dan Asean masih sangat kurang dalam kasus Rohingya ini, jadi kita ingin Aceh yang mengundang beberapa negara lainnya untuk mengadakan konferensi ini, harus dilaksanakan agar status mereka jelas. Etnis Rohingya juga muslim, jadi sudah sewajarnya Aceh melakukan ini,” demikian Basri.(sb)
Sumber : Serambinews.com
0 komentar:
Posting Komentar