 |
| Aksi tolak WTO di Kemendag. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman |
Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik menyatakan presiden terpilih tahun depan harus siap menerima kenyataan bahwa kebijakan ekonomi pro rakyat, petani, dan industri dalam negeri akan sulit dijalankan. Sebab, putusan WTO di Bali yang berakhir Sabtu (7/12), paling merugikan negara miskin dan berkembang dalam jangka panjang.
"Tantangan semakin sulit. Karena Presiden SBY telah mewariskan satu kesepakatan WTO yang akan menyandera pemerintahan mereka ke depan," ujarnya kepada merdeka.com, tadi malam.
Meski kecewa karena Indonesia tidak aktif memperjuangkan kepentingan pertanian dan perlindungan pasar negara miskin dalam pertemuan WTO kali ini, Riza mengaku tak kaget.
Sebab, kebijakan SBY selama 9 tahun ini sudah cenderung mengadopsi aspirasi negara maju. Misalnya dalam pengurangan bertahap bea impor, serta liberalisasi sektor strategis, misalnya lewat wacana revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) beberapa waktu lalu.
Riza menganggap putusan pertemuan empat hari di Bali kemarin, menegaskan kecurigaan para pegiat, bahwa rezim Susilo Bambang Yudhoyono memang bervisi liberal dalam menjalankan perekonomian.
"Apa yang diinginkan Presiden SBY mengundang WTO dan menjadi tuan rumah, justru untuk mengonsolidasikan agenda-agenda yang tidak mendukung rakyat. Kita justru menjadi corong negara maju," cetusnya.
Kemarin, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengumumkan bahwa Paket Bali sudah disepakati seluruh anggota WTO.
Kebijakan ini meliputi skema subsidi pertanian berjangka, fasilitasi perdagangan, serta pembukaan pasar untuk negara miskin (least developing countries/LDCs).
Indonesia menilai tiga poin penting itu menguntungkan baik negara maju maupun negara berkembang dan miskin. Sebab, biaya perdagangan internasional bisa ditekan. Sebagian negara juga boleh memberi subsidi berjangka waktu untuk produk pertaniannya. Gita lantas menekankan, dibanding Putaran Doha pada Konferensi WTO 2002 lalu, Paket Bali ini lebih realistis dan berdampak nyata.
"Yang paling menguntungkan adalah untuk negara berkembang dan juga LDCs yang mendapatkan manfaat untuk membuat akses bebas dari barang dan jasa untuk meningkatkan perdagangannya," ungkapnya.
Paket kebijakan WTO itu dipercaya bisa mendorong perdagangan dunia mencapai nilai USD 1 triliun dalam waktu dekat. Sehingga ekonomi dunia yang melesu beberapa tahun terakhir akan membaik.
[ard] Merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar