 |
| Demo tolak WTO di Bali. ©REUTERS/Edgar Su |
Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Global Justice (IGJ) mengecam putusan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 di Bali. Tiga poin kebijakan yang populer disebut 'Paket Bali' itu dinilai tak memihak petani, dan justru mendorong setiap negara semakin membuka keran impor terhadap produk negara maju.
"Bahkan Paket Bali sesungguhnya lebih buruk dibanding perundingan WTO di Jenewa," kata Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik kepada merdeka.com, Sabtu (7/12).
Dari hasil analisis IGJ terhadap draf final Paket Bali, poin pertama soal fasilitasi perdagangan akan memperluas pengaruh negara-negara maju mengakses pasar domestik semua anggota WTO, termasuk Indonesia.
Respon lebih negatif lagi dari para pegiat ada pada poin kedua soal subsidi pertanian. Memang, bantuan benih dan pupuk bisa diberikan hingga 15 persen dari total output nasional, tapi ada jangka waktu maksimal 4 tahun. Sedangkan poin ketiga, soal pembukaan akses pasar bagi negara miskin (LDCs) dipercaya tak akan banyak membuat perubahan berarti dalam tata perdagangan internasional.
"Sehingga keleluasaan negara kita memberi subsidi pada petani semakin sulit, dan upaya melindungi negara miskin semakin lemah," kata Riza.
Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi kesepakatan 160 negara anggota WTO itu. Meski sempat alot karena ditolak beberapa negara, di antaranya India dan Kuba, pemerintah percaya Paket Bali dapat bermanfaat bagi perekonomian dunia.
"Alhamdulillah Paket bali akhirnya dengan sangat alot kemarin diupayakan. Not only free trade, but free and fair trade. Ideologi kita begitu," kata Presiden SBY kemarin, beberapa jam setelah KTM WTO ditutup.
Riza tak melihat ada korelasi antara optimisme pemerintah dengan perlindungan terhadap masyarakat terkait kesepakatan WTO itu. Dia menilai, selama penyelenggaraan, Indonesia hanya jadi tuan rumah yang baik, dan bahkan tak serius memperjuangkan agenda yang strategis bagi kepentingan nasional.
"Selama empat hari ini, tidak terlihat pemerintah memperjuangkan hak rakyat kita. Indonesia tidak lebih dari sekadar EO, penyedia ruang rapat, menyediakan makanan enak bagi peserta, termasuk menjemput peserta dari hotel sampai bandara," tudingnya.
[ard] Merdeka.com
"Bahkan Paket Bali sesungguhnya lebih buruk dibanding perundingan WTO di Jenewa," kata Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik kepada merdeka.com, Sabtu (7/12).
Dari hasil analisis IGJ terhadap draf final Paket Bali, poin pertama soal fasilitasi perdagangan akan memperluas pengaruh negara-negara maju mengakses pasar domestik semua anggota WTO, termasuk Indonesia.
Respon lebih negatif lagi dari para pegiat ada pada poin kedua soal subsidi pertanian. Memang, bantuan benih dan pupuk bisa diberikan hingga 15 persen dari total output nasional, tapi ada jangka waktu maksimal 4 tahun. Sedangkan poin ketiga, soal pembukaan akses pasar bagi negara miskin (LDCs) dipercaya tak akan banyak membuat perubahan berarti dalam tata perdagangan internasional.
"Sehingga keleluasaan negara kita memberi subsidi pada petani semakin sulit, dan upaya melindungi negara miskin semakin lemah," kata Riza.
Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi kesepakatan 160 negara anggota WTO itu. Meski sempat alot karena ditolak beberapa negara, di antaranya India dan Kuba, pemerintah percaya Paket Bali dapat bermanfaat bagi perekonomian dunia.
"Alhamdulillah Paket bali akhirnya dengan sangat alot kemarin diupayakan. Not only free trade, but free and fair trade. Ideologi kita begitu," kata Presiden SBY kemarin, beberapa jam setelah KTM WTO ditutup.
Riza tak melihat ada korelasi antara optimisme pemerintah dengan perlindungan terhadap masyarakat terkait kesepakatan WTO itu. Dia menilai, selama penyelenggaraan, Indonesia hanya jadi tuan rumah yang baik, dan bahkan tak serius memperjuangkan agenda yang strategis bagi kepentingan nasional.
"Selama empat hari ini, tidak terlihat pemerintah memperjuangkan hak rakyat kita. Indonesia tidak lebih dari sekadar EO, penyedia ruang rapat, menyediakan makanan enak bagi peserta, termasuk menjemput peserta dari hotel sampai bandara," tudingnya.
[ard] Merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar